Aspirfgasia IHK Kelas A
Peran warga negara dalam meperthankan ideologi pancasila
"Mengapa Indonesia disebut negara pancasila"
"Pancasila sebagai Dasar Persatuan dan Kesatuan Bangsa"
Partisipasi Generasi Muda dalam Memperkuat Ideologi Negara.
Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara
NEGARA HUKUM YANG BERDASARKAN PANCASILA: CIRI DAN PENERAPANNYA
Kebijakan Publik di Tengah Krisis Sosial: Antara Kepentingan Pemerintah dan Keadilan Masyarakat
“Evaluasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak: Sudahkah Diterapkan dengan Baik?”
"Pondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara"
Kesadaran Bernegara: wujud nyata pengalaman nilai Pancasila
Menjadi warga negara pancasialis di tengah arus globalisasi
Analisis dampak kebijakan kartu pekerja terhadap peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia
Mengapa Indonesia Disebut Negara Pancasila?
Kritik terhadap Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara [IKN]
Mengkritik kebijakan penghapusan monopoli pasal BBM di Indonesia
"Kritik Kebijakan publik terhadap penegakan hukum"
"Peran Warga Negara dalam Mempertahankan Ideologi Pancasila"
"Kritik terhadap kebijakan publik dalam pengelolaan sampah di kota-kota besar"
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI PEMERSATU BANGSA INDONESIA
Kritik terhadap efektivitas kebijakan desentralisasi dalam pemerataan pembangunan daerah
Tanggapan dan pandangan saya mengenai “Negara Indonesia adalah Negara Pancasialis”
Mengevaluasi Kebijakan publik di sektor ketahanan pangan Indonesia
judul: kebijakan pemda kabupaten pohuwato terhadap eksplorasi pertambangan Dan implikasinya
Kebijakan Pemda Kab Pohuwato trhdp Eksplorasi Pertambangan dan Implikasinya trhdp Ketahanan wilayah
kebijakan pemda Bonebolango dalam perjinan Pertambangan Galian C, Implikasinya Terhadap Lingkungan
Kebijakan pemda bole bolango dalam mengeluarkan perijinan pertambangan galian C
Pandangan FORMULASI KEBIJAKAN PERDA TENTANG TRADISI MULTIKULTURALISME DI KABUPATEN BOALEMO!!
Pandangan kebijakan upaya pelestarian hutan mangrove
Pandangan terhadap kebijakan pemerintah daerah kabupaten Pohuwato
Pandangan Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Terhadap Ekpsplorasi Pertambangan