HIghlight RIksa Mengawasi Pelayanan Publik Pertanian Edisi 11

Dari Sisi Ombudsman Kalimantan Selatan setidaknya telah melakukan pengawasan dan selama kurang lebih 5 tahun terakhir merekam bahwa pelayanan publik di Sektor Pertanian masih belum menjadi prioritas oleh pemerintah daerah.

Salah satu indikator adalah keluhan para petani yang disampaikan ke Ombudsman relatif sama setiap tahunnya diantaranya minimnya perhatian bagi para petani (dari sisi angaran), harga pupuk yang tidak bersahabat, kekurangan penyuluh pertanian , dugaan diskriminasi bantuan tani, minimnya bantuan tekhnologi, lambannya respon atas keluhan petani dan lainnya

Hasil monitoring Kepatuhan pelayanan publik Ombudsman kalsel sejak tahun 2013 hingga 2021 juga masih menemukan bahwa dinas pertanian kab/kota dikalsel masih sangat minim dalam hal menyediakan standar pelayanan publik di sektor pertanian termasuk penyediaan pengelola pengaduan pertanian yang fungsinya merespon dan menindaklanjuti keluhan para petani yang tidak jarang mendapatkan pengabaian dalam hal respon dan tindaklanjut.

Berangkat dari kondisi tersebut, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan sebagai lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik melakukan pengawasan di Sektor Pertanian .sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI