Galak Hakim MK Saldi Isra Semprot Kubu Ariel Cs di Sidang UU Hak Cipta: Besok Jangan Ada Lagi ...

MERDEKA.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang gugatan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan nomor akta pengajuan permohonan elektronik (AP3) nomor 28 dan 37/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 pada Kamis (24/4). Saat sidang dimulai Hakim Ketua Saldi Isra sudah dibuat emosi dengan kuasa hukum yang terlambat hadir.

Adapun dua gugatan terkait UU Hak Cipta yang diajukan ke MK dilayangkan oleh 29 musisi tenar Indonesia mulai dari Armand Maulana, Ariel NOAH, BCL, Titi DJ, Raisa, Bernadya, Vidi Aldiano, Afgan, Rossa hingga Ghea Indrawari.

Total ada tujuh petitum yang disampaikan Ariel Cs dalam gugatannya ke MK sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan pengujian Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pasal 9 ayat 3 UU RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta konstitusional sepanjang dimaknai penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tidak memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dengan kewajiban untuk tetap membayar royalti atas penggunaan secara komersial ciptaan tersebut.
3. Menyatakan Pasal 23 Ayat 5 UU Hak Cipta konstitusional sepanjang dimaknai frasa "setiap orang" bisa dimaknai sebagai orang atau badan hukum sebagai penyelenggara acara pertunjukan, kecuali ada perjanjian berbeda dari pihak terkait mengenai ketentuan pembayaran royalti dan sepanjang dimaknai pembayaran royalti yang dapat dilakukan sebelum dan sesudah penggunaan komersial suatu ciptaan di pertunjukan.
4. Menyatakan Pasal 81 UU RI Nomor 81 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta konstitusional sepanjang dimaknai bahwa karya yang memiliki hak cipta yang digunakan secara komersial dalam pertunjukan tidak perlu lisensi dari pencipta, dengan kewajiban membayar royalti untuk pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
5. Menyatakan Pasal 87 Ayat 1 UU Hak Cipta inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait melakukan mekanisme lain untuk memungut royalti secara non-kolektif dan/atau memungut secara diskriminatif.
6. Menyatakan ketentuan huruf f Pasal 113 Ayat 2 UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia.

----
#merdekadotcom

MORE VIDEOS: https://video.merdeka.com/

Produced by https://www.merdeka.com
KLN Apps ► http://www.kln.id/apps/

----
Youtube ►    / merdekacomvideonews  
Vidio ► https://www.vidio.com/@merdeka
WhatsApp Channel ► https://whatsapp.com/channel/0029Va2a...
Twitter ►   / merdekadotcom  
Facebook ►   / mdkcom  
Telegram ► https://t.me/merdekacomnewsupdate