LIP PODCAST Eps 6: Peran dan Kontribusi Penetapan LP2B Wujudkan Swasembada Pangan Nasional

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan instrumen strategis dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional, khususnya beras, di tengah tekanan alih fungsi lahan yang semakin meningkat. Rekomendasi penetapan LP2B berperan penting dalam memastikan ketersediaan lahan sawah yang produktif dan terlindungi secara hukum, sehingga dapat menjamin kontinuitas produksi padi sebagai komoditas pangan pokok nasional. Dengan adanya LP2B yang ditetapkan secara konsisten dan berbasis data spasial yang akurat, pemerintah daerah memiliki landasan yang kuat untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dan mencegah konversi lahan pertanian yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Namun demikian, proses penetapan LP2B tidak terlepas dari risiko pelanggaran kewenangan dan praktik korupsi, seperti manipulasi data luasan lahan, perubahan peruntukan ruang yang tidak sesuai prosedur, suap, gratifikasi serta konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan keberlanjutan lahan pertanian dan kepentingan petani. Dalam konteks ini, evaluasi pencegahan pelanggaran kewenangan dan korupsi melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menjadi instrumen penting untuk memperkuat integritas tata kelola LP2B. Rekomendasi Stranas PK mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap regulasi serta pengawasan lintas sektor dalam setiap tahapan penetapan LP2B, mulai dari perencanaan, penetapan, hingga pengendalian dan pengawasan pemanfaatan lahan.

Sinergi antara rekomendasi penetapan LP2B dan evaluasi Stranas PK berkontribusi nyata dalam menutup celah penyalahgunaan kewenangan yang dapat memicu alih fungsi lahan sawah secara tidak sah. Dengan tata kelola yang bersih dan berintegritas, penetapan LP2B menjadi lebih objektif, adil, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang ketahanan pangan nasional. Hal ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik dan memberikan kepastian hukum bagi petani serta pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian.

Pada akhirnya, pencegahan alih fungsi lahan sawah melalui LP2B yang ditetapkan secara akuntabel dan diawasi melalui kerangka Stranas PK merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas luas lahan tanam padi. Upaya ini secara langsung mendukung peningkatan dan keberlanjutan produksi beras nasional, sehingga menjadi kontribusi penting dalam mewujudkan swasembada beras nasional yang berkelanjutan dan bebas dari praktik korupsi.

LIP Podcast episode 6 kali ini menghadirkan Narasumber Pertama, Dr. M. Luthful Hakim selaku Ketua Kelompok Susbstansi Perlindungan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan, Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan, Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian dan Narasumber ke-2 Muhammad Isro selalu Anggota Tim Stranas PK yang akan membahas Peran dan Kontribusi Penetapan LP2B serta Aksi Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan dan Praktek Korupsi dalam mendukung terwujudnya Swasembada Pangan Nasional.