Wabup Nabire merespon serius aspirasi masyarakat kampung samabusa yang sempat melakukan pemalangan.

Wabup Nabire merespon serius aspirasi masyarakat kampung samabusa yang sempat melakukan pemalangan.

BRNews
Nabire, Papua Tengah | Wakil Bupati Nabire, H. Burhanudin Pawennari, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Nabire merespons secara serius aspirasi masyarakat Kampung Semabusa, Distrik Telukimi, yang sempat melakukan pemalangan Kantor Balai Kampung. Senin ( 11/1/2026 )

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati saat diwawancarai awak media di ruang kerjanya, usai dirinya turun langsung ke Balai Kampung Semabusa sekitar pukul 11.00 WIT.

“Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan. Tadi sekitar pukul 11 lewat, saya mendatangi langsung Balai Kampung Semabusa, Distrik Telukimi. Sebelumnya, pada hari Selasa pekan lalu, masyarakat sudah menyampaikan aspirasi mereka kepada saya melalui Pemerintah Distrik Telukimi,” ujar Wakil Bupati.

Ia menjelaskan, terdapat tiga aspirasi utama yang disampaikan masyarakat, yakni tuntutan pemekaran kampung di Distrik Telukimi, permintaan audit penggunaan Dana Kampung, serta aspirasi terkait pemilihan kepala kampung secara langsung.

Terkait pemekaran kampung, Wakil Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Nabire bukan tidak menindaklanjuti aspirasi tersebut. Bupati Nabire, kata dia, telah menugaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) untuk mengakomodasi dan menyampaikan usulan ke pemerintah pusat.

“Namun setelah ditindaklanjuti ke Jakarta, saat ini masih berlaku moratorium pemekaran kampung. Kewenangan penerbitan SK pemekaran bukan berada di kabupaten maupun provinsi, melainkan di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Karena itu, kita masih menunggu dibukanya moratorium tersebut,” jelasnya.

Ia menambahkan, di Kabupaten Nabire terdapat sekitar 40 kampung yang diusulkan untuk dimekarkan, termasuk empat kampung di wilayah Semabusa.

Sementara itu, terkait dugaan penyalahgunaan Dana Kampung, Wakil Bupati memastikan bahwa Pemerintah Daerah akan segera mengambil langkah tegas.

“Bapak Bupati sudah menyampaikan, dan saya juga telah menyampaikan langsung kepada masyarakat, bahwa dalam kesempatan pertama Inspektorat Kabupaten Nabire akan turun ke lapangan untuk melakukan audit. Semua aparat kampung, termasuk kepala kampung yang diduga terlibat, akan diperiksa,” tegasnya.

Wakil Bupati mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Nabire agar proses pemeriksaan segera dilakukan. Aspirasi masyarakat tersebut juga telah diserahkan secara resmi kepada DPR Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire, serta Kepala Distrik Telukimi. Dalam kesempatan itu hadir pula anggota DPR Kabupaten Nabire, Karel Tabuni dan Maniawasi.

Adapun tuntutan ketiga terkait pemilihan kepala kampung secara langsung, Wakil Bupati menyampaikan bahwa hal tersebut akan dilaporkan kepada Bupati Nabire untuk diputuskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Untuk pemekaran kampung kita menunggu keputusan pemerintah pusat, untuk audit Dana Kampung akan segera dilakukan, dan untuk pemilihan kepala kampung sepenuhnya akan menjadi kewenangan Bapak Bupati,” ujarnya.

Wakil Bupati juga menegaskan bahwa seluruh rangkaian penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

“Alhamdulillah, selama aspirasi berjalan semuanya aman dan tertib. Kami dari pemerintah menyampaikan jawaban secara bergantian, mulai dari saya selaku Wakil Bupati, kemudian Kepala Dinas DPMK, Ibu Kepala Distrik, hingga DPR yang turut memberikan penjelasan. Masyarakat juga kami beri ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka,” jelasnya.

Ia menyebutkan, terdapat tiga hingga empat perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara langsung, termasuk Saudara Nabo Telengge selaku koordinator.

Dalam kegiatan tersebut, pengamanan juga dilakukan secara terpadu oleh aparat gabungan.

“Dari Polres Nabire hadir, dari TNI juga hadir, Satpol PP juga ada. Pengamanan lengkap, termasuk dukungan dari Polsek Kota dan Satuan Polisi Perairan dan Udara (Polairud). Semua berjalan dengan baik,” tambahnya.

Terkait pemalangan Kantor Balai Kampung, Wakil Bupati menyampaikan bahwa aksi tersebut telah dibuka setelah dilakukan dialog bersama masyarakat.

“Memang sempat ada pemalangan, orasi, dan pembakaran ban. Namun setelah dialog, masyarakat meminta saya untuk membuka palang tersebut. Saya juga melihat langsung kondisi Balai Kampung yang menurut saya cukup memprihatinkan, mengingat lokasinya berada di wilayah kota yang mudah dijangkau,” pungkasnya.

(ARM)