JIKA PRESIDEN DIPILIH OLEH MPR APAKAH AKAN MEMICU POLEMIK? | Ngomong Politik

Selamat datang di Ngomong Politik, dimana semua orang kita kasih kesempatan untuk ngomong soal politik. Hari ini, kita akan membahas sebuah isu yang tengah menjadi perbincangan hangat di negeri ini: wacana perubahan mekanisme pemilihan presiden Indonesia. Mengingat kembali masa Orde Baru, ketika presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, bukan langsung oleh rakyat, apakah ini langkah yang tepat untuk masa depan demokrasi kita?

Sejak era reformasi 1998, Indonesia telah menjalankan pemilihan presiden secara langsung, memberikan rakyat hak suara yang nyata dalam memilih pemimpin mereka. Pemilihan langsung ini dianggap sebagai salah satu pencapaian besar reformasi, yang membawa Indonesia menuju demokrasi yang lebih transparan dan partisipatif. Namun, kini muncul suara-suara yang mendukung kembali ke sistem lama. Tokoh-tokoh seperti Bambang Soesatyo, Ketua MPR, dan Amien Rais, seorang tokoh reformasi, telah menyatakan dukungan mereka terhadap gagasan ini.

Bambang Soesatyo berpendapat bahwa pemilihan melalui MPR bisa membawa stabilitas politik yang lebih besar dan mengurangi polarisasi di masyarakat. Menurutnya, sistem ini dapat meredam konflik horizontal yang sering muncul akibat pemilihan langsung. Bambang Soesatyo juga menambahkan bahwa pemilihan melalui MPR bisa menghemat biaya besar yang sering dikeluarkan dalam pemilihan langsung.

Amien Rais, yang dahulu merupakan salah satu arsitek reformasi, juga menyuarakan dukungannya terhadap wacana ini. Menurut Amien, sistem pemilihan langsung telah menciptakan politik uang yang masif dan biaya politik yang sangat tinggi. Dia percaya bahwa dengan kembali ke sistem pemilihan oleh MPR, kita bisa mengurangi beban biaya ini dan mengurangi potensi korupsi.

Namun, bagaimana pandangan masyarakat mengenai isu ini? Data dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Mei 2023 menunjukkan bahwa 72% masyarakat Indonesia masih mendukung sistem pemilihan langsung. Mereka merasa bahwa pemilihan langsung memberikan mereka suara yang lebih berarti dalam proses demokrasi. Dukungan terhadap pemilihan langsung juga tercermin dalam survei dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), di mana 68% responden percaya bahwa pemilihan langsung mampu menghasilkan pemimpin yang lebih bertanggung jawab kepada rakyat.

apa sebenarnya yang menjadi dasar dari wacana ini? Pendukung perubahan berpendapat bahwa pemilihan melalui MPR dapat mengurangi praktik politik uang yang marak terjadi dalam pemilihan langsung. Selain itu, sistem ini dianggap bisa mengurangi risiko konflik dan polarisasi yang sering terjadi selama masa kampanye.

Di sisi lain, kritikus berpendapat bahwa kembali ke sistem pemilihan melalui MPR bisa membuka peluang lebih besar untuk politik transaksional di tingkat elit. Mereka khawatir bahwa proses pemilihan akan menjadi kurang transparan dan lebih rentan terhadap praktik korupsi. Menurut Dr. Burhanuddin Muhtadi, kembalinya pemilihan melalui MPR bisa menjadi langkah mundur bagi demokrasi Indonesia. Dia berpendapat bahwa pemilihan langsung adalah bentuk paling nyata dari kedaulatan rakyat, di mana setiap suara benar-benar dihargai.

Pertanyaan besar yang harus kita renungkan bersama adalah: apakah kita siap untuk menyerahkan kembali hak suara kita kepada MPR? Apakah ini akan memperkuat atau justru melemahkan demokrasi kita? Di satu sisi, kita dihadapkan pada argumen stabilitas politik dan penghematan biaya, namun di sisi lain, kita juga tidak bisa mengabaikan pentingnya partisipasi langsung rakyat dalam memilih pemimpinnya.

Partisipasi rakyat dalam pemilihan langsung telah menjadi simbol dari kemajuan demokrasi Indonesia. Kita telah menyaksikan bagaimana rakyat bisa memilih langsung presiden mereka, mulai dari era Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, hingga Prabowo Subianto. Proses ini memberikan rakyat rasa memiliki dan keterlibatan langsung dalam menentukan arah bangsa.

Setiap sistem memiliki tantangannya sendiri. Pemilihan langsung memang menghadapi isu-isu seperti politik uang, kampanye hitam, dan polarisasi masyarakat. Namun, apakah solusi terbaik adalah kembali ke sistem lama yang kurang partisipatif? Atau, seharusnya kita mencari cara untuk memperkuat sistem pemilihan langsung dengan reformasi yang lebih baik?

Demokrasi adalah tentang pilihan dan partisipasi. Suara kita adalah bagian penting dari proses itu. Mari kita jaga agar setiap suara tetap berarti dan demokrasi kita tetap kuat.