Sidang Komisi dan Pleno TKPSDA Wilayah Sungai Pompengan-Larona || 01 Desember 2025

Sidang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pompengan-Larona

Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pompengan-Larona Menggelar Sidang Pleno Pembahasan Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Air ( IKtA ), dan Pembahasan Pengendalian Banjir Sungai Malili (DAS Larona) Kab. Luwu Timur


Kepala Sekretariat TKPSDA WS. Pompengan-Larona yang diwakili oleh Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Perencanaan OP SDA Abdul Latif SE,ST.,MT, dalam laporannya menyatakan "bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengukur sedini mungkin indikator keamanan air, yang diperlukan sebagai perangkat untuk menjawab pertanyaan kunci yang harus diambil oleh para pembuat kebijakan yang bertanggung jawab dalam membuat keputusan dan investasi dalam mendukung terselenggaranya pembangunan nasional dan regional."

Sidang dibuka oleh Kepala Bappelitbangda Prov.Sulsel selaku Ketua TKPSDA WS yang diwakili oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan kewilayahan Bappelitbangda Prov.Sulsel (Ishak Amin Rusly) "Ketahanan air mempromosikan perlindungan lingkungan serta keadilan sosial, dan mengatasi konsekuensi dari pengelolaan air yang buruk. Sehubungan dengan itu, Indonesia menempatkan Ketahanan Air sebagai hasrat yang perlu dicapai secara sistematis. Hasrat tersebut telah dituangkan di dalam dokumen RPJMN 2025 – 2029.
Selain Hasil Perhitungan IKtA, maka Pembahasan Pengendalian Banjir Sungai Malili (DAS Larona) Kab. Luwu Timur bertujuan mencari akar masalah, memahami dampak, dan merancang solusi berkelanjutan agar masyarakat lebih aman dan lingkungan tetap terjaga dengan pelibatan semua unsur terutama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat.

Kegiatan Sidang ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada Hari Senin, 01 Desember 2025, di Sekretariat TKPSDA BBWS Pompengan Jeneberang, Jl. Sirajuddin Rani, No. 67 Sungguminasa Kab. Gowa. Peserta kegiatan terdiri dari anggota wadah koordinasi TKPSDA Wilayah Sungai Pompengan-Larona (unsur Pemerintah atau unsur non Pemerintah) yang berjumlah 44 anggota , baik secara DARING maupun LURING.
Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain Pemaparan Materi, Sidang Komisi dan Sidang Pleno

#kemenpu #tkpsda