LEGISLATALK EP 09| “HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TANGAN SIAPA?”

[UPDATE ON THE ISSUE]

SK Menkumham Nomor M.HH-03.PP.02.03 dicabut dengan SK Menkumham No. Nomor M.HH-04.PP.02.03 Tahun 2021 yang diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2021.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat disimak di unggahan instagram dan facebook ICLD berikut ini:
https://www.instagram.com/p/CQ3TS8LsT...
https://www.facebook.com/106036941306...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEGISLATALK EP 09| “HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TANGAN SIAPA?”

Pasca Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.PP.02.03 Tahun 2021 tentang Penugasan Khusus Program Percepatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan kepada Kepala BPHN, publik bertanya-tanya siapa yang memegang fungsi harmonisasi dan pengundangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenkumham RI? Kepala BPHN atau Dirjen PP?

Semua pertanyaan tersebut akan dijawab di #LEGISLATALK EP 09
“Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Tangan Siapa?"
bersama Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H,
Kepala BPHN 2010-2014
Dirjen Peraturan Perundang-undangan KEMENKUMHAM RI 2014-2015

Media Sosial kami:
Youtube: Indonesian Center for Legislative Drafting
Instagram: @icld.id
Facebook: Indonesian Center for Legislative Drafting