Soal Ubah Pilkada Langsung Lewat DPRD, Begini Kata PDIP, Gerindra dan Analis Politik

KOMPAS.TV - Sejumlah partai politik secara terbuka memberikan dukungan terhadap usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui DPRD. Partai Gerindra, Golkar, dan PAN menilai besarnya ongkos politik menjadi alasan utama sistem pilkada langsung perlu diubah. Sementara itu, PDI Perjuangan menilai pilkada melalui DPRD sama saja dengan mengebiri hak dasar rakyat dalam berdemokrasi.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, kembali menghembuskan sinyal bahwa partainya ingin mengubah sistem pilkada langsung menjadi pemilihan melalui keterwakilan partai politik di DPRD.

Alasan mahalnya ongkos politik, baik dari sisi calon maupun pemerintah sebagai penyelenggara pilkada, disebut menjadi faktor utama partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto tersebut mengusulkan agar pilkada tidak lagi dilakukan secara langsung.

Senada dengan Gerindra, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, bahkan menilai usulan pilkada melalui DPRD sudah sesuai dengan sila keempat Pancasila.

Menurut mantan Sekretaris Jenderal PAN itu, sejak pilkada dilakukan secara langsung, persoalan politik uang dan politik dinasti terus terjadi di berbagai daerah.

Namun, usulan tersebut ditolak PDI Perjuangan. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu menilai pilkada melalui DPRD akan menghilangkan hak rakyat untuk ikut serta dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

Desakan agar pilkada langsung diubah menjadi pemilihan melalui DPRD pertama kali diusulkan Partai Golkar saat perayaan HUT ke-60 Golkar pada 12 Desember 2024.

Usulan itu kembali digaungkan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam peringatan HUT ke-61 Golkar pada 5 Desember 2025.

Bahlil menyebut Golkar telah lama mengkaji sistem pilkada langsung yang dinilai menyedot energi, membutuhkan biaya besar, serta kerap memicu konflik di daerah. Ia juga meminta agar pembahasan RUU Politik dapat dimulai pada tahun ini.

Usulan Bahlil tersebut disambut baik Presiden Prabowo Subianto. Menurut Prabowo, demokrasi yang baik harus mampu mengurangi praktik politik uang agar politik tidak hanya dikuasai oleh kelompok berduit. Prabowo bahkan menilai pilkada langsung merupakan sistem politik yang meniru negara lain.

Pilihan sebagian partai politik untuk mengubah pilkada agar tidak lagi dilakukan secara langsung masih menunggu keputusan seluruh fraksi di parlemen.

Alasan bahwa pilkada langsung menjadi biang suburnya politik uang dan politik dinasti pun dinilai perlu dikaji kembali. Pasalnya, secara historis, pilkada diputuskan dilakukan secara langsung agar rakyat dapat menentukan pemimpinnya sendiri sekaligus menghindari praktik kongkalikong partai politik di parlemen daerah.

Lalu, benarkah menghilangkan politik uang dan mengurangi beban ongkos pemilu yang besar hanya dapat dilakukan dengan mengubah pilkada langsung menjadi pilkada melalui DPRD?

Isu ini akan dibahas bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus, serta analis politik Adi Prayitno.

Content Creator: Shinta Millenia

#golkar #pilkada #pilpres #gerindra #partaipolitik #politik



Sahabat Kompas TV Pontianak, jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube Kompas TV Pontianak, aktifkan juga lonceng notifikasi agar selalu update mengenai berita terkini dan terlengkap di Indonesia.

Media sosial Kompas TV Pontianak :
Instagram:   / kompastvpontianak  
Facebook:   / kompastvpontianak  
YouTube:    / kompastvpontianak  
Twitter:   / kompastv_ptk  

E-mail: [email protected]
No. Telp: 0561-8120091

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam nonstop di https://www.kompas.tv/live

Sahabat Kompas TV juga bisa memperoleh informasi terkini melalui website: www.kompas.tv

#KompasTV
#KompasTVNetwork

Kompas TV
Independen | Terpercaya