Bahas soal Rencana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Bivitri Susanti & Komisi II DPR F-PKB Beda Pendapat

KOMPAS.TV - Sejumlah partai politik secara terbuka mendukung usulan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB menyebut besarnya ongkos politik menjadi alasan sistem pilkada langsung harus diubah.

Wakil Ketua Umum Gerindra, Prasetyo Hadi, kembali mengembuskan sinyal partainya ingin mengubah sistem pilkada langsung menjadi pemilihan yang dipilih lewat keterwakilan parpol di DPRD.

Alasan ongkos politik yang mahal, baik dari sisi calon maupun pemerintah sebagai penyelenggara pilkada, menjadi faktor utama partai milik Prabowo ini minta pilkada tak lagi langsung.

Namun menurut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengebiri hak politik rakyat.

Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli, juga mempertanyakan wacana itu, digulirkan saat penanganan pascabencana tiga provinsi di Pulau Sumatra masih bergulir.

Agenda pilkada berikutnya masih jauh. Lalu tepatkah menghilangkan politik uang dan mengurangi beban ongkos pemilu yang besar satu-satunya dengan mengubah pilkada langsung menjadi pilkada lewat DPRD?

#pilkada #dprd #politikuang #kepaladaerah
------------------------------------------
Sahabat Kompas TV, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Kompas TV Medan, juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update mengenai isu-isu terkini di Indonesia.

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live

Sahabat Kompas TV juga bisa memperoleh informasi terkini melalui website: www.kompas.tv

Media sosial Kompas TV Medan
TikTok :   / kompastvmedan  
Instagram :   / kompastvmedan  
Facebook :   / kompastvmdn  
Twitter :   / kompastvmedan  
Threads: https://www.threads.net/@kompastvmedan

Kompas TV
Independen | Terpercaya
#kompastvmedan