ANGKA PENGANGGURAN TINGGI ⚠️ Akibat Kegagalan Sistemik

ANGKA PENGANGGURAN TINGGI AKIBAT KEGAGALAN SISTEMIK

Buletin Kaffah Edisi 402, 22 Muharram 1447 H/18 Juli 2025

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 7,28 juta orang menganggur pada 2025. Terungkap pula lulusan universitas yang masih menganggur mencapai satu juta orang (Ekonomi.bisnis.com).

Karena lowongan kerja terbatas, sementara kebutuhan hidup tidak bisa ditunda, sejumlah sarjana (S1) melamar lowongan pekerjaan hanya untuk posisi Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tambahan di Jakarta pada Juli 2025. Bahkan beberapa mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan S1 juga ikut serta mendaftar lowongan pekerjaan petugas PPSU (Tempo.co).

Namun, sungguh ironis. Saat rakyat susah mendapatkan pekerjaan, ada ratusan pejabat negara dan politisi yang rangkap jabatan dengan gaji sangat besar. Berdasarkan data yang dirilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) pada 2023, Sekjen Kemenkeu, misalnya, memperoleh gaji Rp 90.505.000, sementara sebagai komisaris di PT Pertamina memperoleh gaji Rp 2,9 miliar setiap bulannya (RMOL.id).

Lebih ironis lagi, meski dianggap tak lazim pejabat menerima gaji ganda di tengah kemiskinan dan pengangguran rakyatnya, sampai sekarang belum ada aturan yang melarang itu. Alhasil, kekayaan para pejabat bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Itu untuk pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan. Jelas, ini ironis di tengah kesusahan rakyat untuk sekadar mencari sesuap nasi di negeri ini.

Kegagalan Sistemik

Angka pengangguran yang sangat tinggi menunjukkan kegagalan sistemik di negeri ini. Tegasnya, hal paling utama yang menyebabkan tingkat pengangguran sangat tinggi adalah kesalahan penerapan sistem ekonomi di negeri ini, yakni sistem ekonomi Kapitalisme. Sistem ini terbukti hanya menciptakan ketimpangan ekonomi dan sosial. Ada penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Bayangkan, menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), misalnya, sebanyak 48 persen dari 55,9 juta hektar lahan yang sudah bersertifikat dan terpetakan hanya dimiliki oleh 60 keluarga di Indonesia. Jika dipetakan, 48 persen dari 55,9 juta hektare atau seluas 26.832.000 hektare lahan itu atas nama Perseroan Terbatas (PT) (Tirto.id).

Di sisi lain, negara malah fokus membiayai proyek tidak bermanfaat bagi rakyat, seperti IKN. Bahkan sejumlah proyek berbiaya besar hanya berujung mangkrak. Sebaliknya, negara abai untuk menyiapkan lapangan kerja bagi rakyatnya. Hal ini berujung pada tingkat pengangguran yang tinggi.

Negara pun gagal dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Sudah begitu, negara memberlakukan aneka pajak yang sangat tinggi. Akibatnya, banyak perusahaan terbebani. Belum lagi biaya produksi yang tinggi karena mahalnya harga bahan-bahan baku. Salah satunya karena dibebani pajak oleh negara. Pada akhirnya, harga produk-produk perusahaan dalam negeri kalah bersaing dengan barang-barang impor yang cenderung sangat murah, khususnya barang-barang dari Cina. Inilah yang mengakibatkan banyak perusahaan dalam negeri akhirnya bangkrut. Masuk akal jika kemudian terjadi PHK massal.

Apalagi sistem Kapitalisme sering menciptakan krisis ekonomi yang bersifat siklik (terjadi secara berkala) dan ketimpangan struktural. Saat krisis ekonomi terjadi, banyak perusahaan mengurangi jam operasi atau bahkan bangkrut yang juga berujung pada PHK massal.

Sistem ekonomi Kapitalisme yang diterapkan di negeri ini juga sering menciptakan ketimpangan dalam pendidikan, pelatihan dan kesempatan kerja. Orang miskin sering sulit mengakses pekerjaan layak karena kurang modal dan keterampilan. Di sisi lain, pasar kerja dalam Kapitalisme cenderung sangat fleksibel. Para pekerja mudah dipecat kapan saja. Kondisi ini akan menciptakan ketidakstabilan pekerjaan dan sering menambah jumlah penganggur.

Simak artikel lengkapnya dalam video.
Jangan lupa untuk Like, Share and Subsribe ya!