Membedah Patologi Pemerintahan: Kasus Korupsi Tambang Timah Rp 271 Triliun (2025)

Karya:
Amanda Deviola (6670250044)
Syifaurramadhani (6670250052)

Sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan, kita belajar bahwa negara idealnya berfungsi untuk mencapai kepentingan publik. Namun, ketika lembaga publik justru gagal menjalankan fungsi etis dan transparannya, muncullah apa yang disebut patologi pemerintahan — “penyakit” dalam sistem birokrasi dan kekuasaan.

Kasus korupsi tambang timah senilai Rp 271 triliun di Bangka Belitung (2025) menjadi cerminan nyata dari penyakit itu.
Dalam video ini, kami membahas:
• Apa yang sebenarnya terjadi di kasus tambang timah
• Siapa saja yang terlibat dan bagaimana modusnya
• Mengapa sistem pengawasan bisa gagal
• Analisis teori pemerintahan dari Miriam Budiardjo, Ramlan Surbakti, dan Andrew Heywood
• Solusi kritis untuk membangun birokrasi yang sehat dan transparan

✨ Intinya: korupsi bukan cuma soal uang yang hilang, tapi juga soal moralitas, keadilan, dan masa depan generasi.

⸻

📊 Poin Utama dalam Video:
1️⃣ Kasus ini menunjukkan lemahnya integritas birokrasi dan pengawasan publik.
2️⃣ Terdapat kolusi antara pejabat publik dan swasta yang merusak sistem tata kelola sumber daya alam.
3️⃣ Kerugian negara mencapai Rp 271 triliun — termasuk dampak ekologis dan sosial.
4️⃣ Dibutuhkan reformasi birokrasi, digitalisasi transparansi publik, dan partisipasi masyarakat untuk memulihkan kepercayaan publik.

⸻

📚 Daftar Pustaka:
1. Kejaksaan Agung Republik Indonesia. “Kejagung terima laporan WALHI soal dugaan korupsi sumber daya alam.” Antara News, 7 Maret 2025.
👉 https://www.antaranews.com/berita/4695369/...
2. Putri2007. “Korupsi Timah Rp 271 T: Pelanggaran Hukum Terparah Abad Ini dan Ancaman Bagi Generasi Bangka Belitung.” Kompasiana, 2025.
👉 https://www.kompasiana.com/putri2007/69036...
3. Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
4. Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
5. Heywood, Andrew. Politics. London: Palgrave Macmillan, 2013.
6. Hamid, Abdul. “Etika dan Integritas Birokrasi dalam Pemerintahan Modern.” Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Vol. 8, No. 2, 2021.

⸻

📢 Kesimpulan:
Kasus tambang timah Rp 271 triliun bukan cuma soal hukum, tapi soal governance failure.
Saat birokrasi kehilangan etika dan integritas, sistem pemerintahan berubah jadi alat kekuasaan.
Tugas generasi muda — termasuk kita — adalah mengembalikan makna pemerintahan sebagai pelayan publik, bukan pelayan kepentingan. 🇮🇩

⸻


#PatologiPemerintahan #KasusKorupsi #TambangTimah #GoodGovernance #IlmuPemerintahan #MahasiswaAktif #AntiKorupsi #EdukasiPolitik #Transparansi #ReformasiBirokrasi