ROCKY GERUNG JADI "SAKSI AHLI" TIRORIS. UDAH HABIS AKAL YA ?? 😁

Setelah mengajukan gelar perkara khusus, Roy Suryo dan rekan-rekannya kembali menempuh langkah hukum untuk memperpanjang proses penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Kali ini, mereka meminta penyidik melakukan uji forensik independen terhadap dokumen akademik Jokowi dengan melibatkan institusi dalam negeri yang memiliki fasilitas laboratorium forensik. Permohonan tersebut diajukan Roy Suryo cs bersama kuasa hukumnya kepada penyidik Polda Metro Jaya pada Senin (22/12/2025).

Dua institusi yang diusulkan untuk melakukan pemeriksaan forensik adalah Universitas Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). “Ada dua institusi yang bisa kami bisa lakukan uji independen ini, BRIN dan Laboratorium Forensik Universitas Indonesia. Dua pilihan ini bisa diambil oleh penyidik, siapa yang ditetapkan sebagai institusi yang sifatnya independen,” kata kuasa hukum Ahmad Khozinudin saat menyambangi Mapolda Metro Jaya, Senin.

Menurut Khozinudin, uji forensik mandiri tersebut dimaksudkan sebagai pembanding yang kelak dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim di persidangan. Ia menambahkan, pemilihan institusi dalam negeri juga dilakukan agar perkara yang melibatkan mantan presiden tersebut tidak sampai melibatkan lembaga luar negeri.

Kami mencintai negeri ini dan kami ingin memperbaiki negeri ini dengan mekanisme yang ada di negeri ini. Kami tidak ingin aib ini kami bawa ke dunia internasional sehingga diketahui labfor internasional, cukuplah kita selesaikan dengan mekanisme di internal kita,” tutur dia.

Roy Suryo menyebutkan, terdapat empat dokumen akademik Joko Widodo yang ingin diajukan untuk diperiksa secara forensik. Seluruh dokumen tersebut merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM). Keempat dokumen itu meliputi ijazah strata satu (S-1), transkrip nilai, lembar pengesahan skripsi, serta sertifikat dan laporan kuliah kerja nyata (KKN). “Jadi empat dokumen tersebut itu menjadi poin sangat penting untuk dilakukan analisa,” kata Roy Suryo di kesempatan yang sama.

Roy menilai, sejumlah dokumen tersebut bermasalah. Salah satunya adalah transkrip nilai yang sebelumnya ditunjukkan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri. “Transkrip nilai yang ditampilkan oleh Dirtipidum pada 22 Mei 2025 yaitu tanpa otoritas dekan, pembantu dekan, tanpa tanda tangan, tanpa nama, tanpa stempel, dan tulisan nilainya tulisan tangan dan tanpa ada daftar mata kuliah pilihan,” tutur dia. Selain itu, Roy juga meragukan keabsahan lembar pengesahan skripsi Jokowi. Menurut dia, format dokumen tersebut baru digunakan pada 1992, atau tujuh tahun setelah Jokowi dinyatakan lulus. Ia menyebutkan, dokumen tersebut juga belum pernah diuji secara saintifik oleh kepolisian. Roy secara khusus menyoroti keikutsertaan Jokowi dalam kegiatan KKN semasa kuliah.

#jokowidodo
#prabowosubianto
#gibranrakabumingraka
#pdiperjuangan
#megawatisoekarnoputri
#poldametrojaya
#roysuryo
#rismonsianipar
#doktertifa
#reflyharun
#rockygerung