[FULL] Terungkap Kejanggalan Izin Tambang Nikel Raja Ampat | Satu Meja

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tambang nikel di Raja Ampat, Papua menuai kritik dari publik karena dianggap merusak lingkungan di destinasi wisata dunia ini.

Usai diributkan, pemerintah mencabut empat izin perusahaan tambang. Namun hal yang sama tidak dilakukan terhadap PT Gag Nikel.

Penambangan nikel di wilayah ini sudah lama terjadi namun kenapa baru sekarang dievaluasi?

Pewarta Foto Harian Kompas/ Pimpro Ekspedisi Tanah Papua 2021, Harry Susilo menuturkan kondisi perairan di Raja Ampat keruh, terutama di kawasan pesisir. Hal itu dialaminya langsung saat melaksanakan ekspedisi ke Pulau Gag pada Juni 2021.

Ketika menginap di Pulau Gag, warga mengeluhkan perubahan. Sebelum ada pertambangan, warga begitu mudah mencari ikan di pesisir. Kemudian setelah ada pertambangan, mereka harus melaut lebih jauh ke tengah dan lumpur sedimen menjadi sangat dalam.Sedimen material nikel terbawa hingga ke laut.

Terkait pelepasan lahan, warga saat itu semacam menandatangani pelepasan lahan adat ke perusahaan. Mereka khawatir sewaktu-waktu bisa terusir dari tanah kelahirannya.

“Yang janggal lagi, saat penandatanganan pelepasan lahan, mereka tidak sadar karena hanya disadari blangko kosong. Kaget tiba-tiba ada pelepasan lahan dan khawatir sewaktu-waktu terusir dari sana,” ungkap Harry.


Anggota DPD RI dari Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor mengapresiasi respon cepat Presiden Prabowo mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Namun menurutnya, penambangan ini tidak memperhatikan masyarakat adat Papua.
Mayor menambahkan, masyarakat yang disebut mendukung tambang nikel bukanlah penduduk asli papua, melainkan berasal dari Maluku Utara. Bahkan ia curiga bahwa ada desain, ketika ada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkunjung dan ada sekumpulan orang membawa spanduk bertuliskan, “laut kami bersih, berita Pulau Gag hancur itu hoaks”.



Jurnalis senior Budiman Tanuredjo membahasnya bersama:

Paul Finsen Mayor - Anggota DPD RI dari Papua Barat Daya

Kiki Taufik - Kepala Global Greenpeace Indonesia untuk Kampanye Hutan Indonesia

Harry Susilo - Pewarta Foto Harian Kompas/ Pimpro Ekspedisi Tanah Papua 2021

Ratna Juwita Sari - Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB



Simak pembahasannya dalam #SatuMejaTheForum episode "RAJA AMPAT, OBRAL IZIN TAMBANG DULUAN GADUH BELAKANGAN", Rabu 11 Juni 2025 pkl 20.30 WIB, LIVE di KompasTV!




#rajaampat #nikel #tambang

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/598969...