Panda Nababan: Soeharto dan Bayang-Bayang Kekuasaan, Gelar Pahlawan di Atas Luka Bangsa!

Isu pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2, Soeharto, memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Di satu sisi, Soeharto dikenal sebagai tokoh pembangunan yang berhasil membawa Indonesia menuju stabilitas ekonomi dan kemajuan infrastruktur selama masa pemerintahannya. Banyak kalangan menilai, pada era Orde Baru, Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam bidang pertanian, pendidikan, dan industrialisasi. Namun di sisi lain, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kritik keras terhadap cara-cara otoriter yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan.

Bagi sebagian besar masyarakat, nama Soeharto juga lekat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang mengakar kuat selama 32 tahun pemerintahannya. Tuntutan reformasi pada tahun 1998 menjadi puncak dari kemarahan rakyat terhadap sistem pemerintahan yang dianggap sarat penyimpangan dan ketidakadilan. Selain itu, berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia mulai dari pembantaian anggota dan simpatisan PKI tahun 1965–1966, penindasan terhadap aktivis, hingga tragedi-tragedi kekerasan menjelang kejatuhannya menimbulkan pertanyaan besar tentang moralitas dan kelayakan Soeharto untuk disematkan gelar kehormatan negara.

Dalam podcast Keadilan TV, wartawan senior sekaligus pelaku sejarah Panda Nababan menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto tidak bisa dilakukan tanpa pertimbangan mendalam dan penilaian objektif terhadap seluruh aspek sejarahnya. Gelar pahlawan bukan sekadar penghargaan atas capaian pembangunan, melainkan pengakuan terhadap integritas moral dan kontribusi terhadap kemanusiaan. Pertanyaannya, apakah sosok yang dianggap berperan dalam pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kekuasaan masih layak disebut pahlawan? Isu ini menjadi refleksi penting bagi bangsa dalam menilai sejarahnya secara jujur dan kritis.