🔴LIVE: Luhut Binsar Buka Suara soal Polemik Izin Bandara IMIP Morowali, Singgung Jokowi dan Prabowo

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya buka suara terkait polemik izin bandara kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Melalui rilis resminya, Senin (1/12/2025) Luhut mengakui bahwa ia memberi izin atas pembangunan bandara tersebut.

Awalnya, Luhut menceritakan keadaan saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, era Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Di mana ia bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan investasi nasional selama kurang lebih 11 tahun.

Luhut mengatakan, sejak awal pemerintah melihat perlunya perubahan besar agar Indonesia mendapatkan nilai tambah yang lebih baik dari sumber daya yang dimiliki Indonesia.

Salah satu tonggak awalnya adalah pembangunan kawasan industri Morowali yang dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikan pada era Presiden Joko Widodo.

Kemudian dari situlah lahir pemikiran bahwa Indonesia tidak boleh mengekspor bahan mentah, alias hilirisasi di Morowali dimulai.

Menurutnya tak mudah untuk mencari investor yang mau menggarap proyek hilirisasi.

Setelah mempelajari kesiapan negara-negara dari segi investasi, pasar dan teknologi, hanya Tiongkok saat itu yang siap dan mampu memenuhi kebutuhan mewujudkan hilirisasi nikel.

Atas izin presiden Jokowi, Luhut saat itu bertemu dengan Perdana Menteri Li Qiang untuk menyampaikan permintaan Indonesia agar Tiongkok dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilirisasi.

Terkait persoalan lingkungan dan yang lainnya, Luhut menyebut dirinya telah berkoordinasi langsung dengan Wang Yi, yang ditunjuk Presiden Xi Jinping sebagai mitra utama Indonesia, untuk memastikan seluruh operasi mematuhi standar dan tidak ada 'negara dalam negara' yang melanggar hukum RI.

Lebih lanjut, terkait izin pembangunan lapangan terbang, keputusan itu diambil dalam rapat yang dipimpin oleh Luhut, bersama sejumlah instansi terkait.

Bandara tersebut diberikan sebagai fasilitas bagi investor, sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand.

Di mana, jika mereka berinvestasi 20 miliar dolar AS, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional.

Luhut menegaskan bahwa Bandara IMIP diberikan hanya untuk melayani penerbangan domestik, dan memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan.

Dia juga menekankan tak pernah pihaknya mendorong agar bandara tersebut jadi bandara internasional.

Sementara itu terkait masalah lingkungan, sejak 2021 ia meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menindak tegas perusahaan-perusahaan industri hilir asal Tiongkok yang belum memenuhi standar lingkungan.

Luhut juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam bisnis apa pun, demi memastikan keputusannya tetap objektif dan berpihak kepada kepentingan nasional.

Kata Luhut, jika ada pihak yang meragukan keputusan ini dibuat sepihak oleh Presiden Jokowi, ia menegaskan bahwa koordinasi penuh dijalankan olehnya.

Oleh karena itu, Luhut membuka pintu bagi siapapun untuk berdiskusi dengan membawa data.

Ia kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak kepada Tiongkok atau Amerika, melainkan berpihak pada kepentingan Indonesia.

Namun faktanya saat itu Tiongkok memang satu-satunya negara yang siap memenuhi syarat-syarat dari Pemerintah Indonesia.

Luhut mengatakan tanpa hilirisasi, perekonomian Indonesia tidak akan setangguh hari ini.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, RI sedang mendorong hilirisasi di sektor pertanian, herbal dan hortikultura melalui program TSTH2 di Humbang Hasundutan.

(Tribun-Video.com)

Program: Live Tribunnews Update
Host: Rima Anggi
Editor Video: Rahmat Gilang Maulana