HATI-HATI JANGAN SALAH HITUNG PPN DAN BUAT FAKTUR PAJAK ! TARIF PPN 11% ATAU 12%? (PART 1)

Apakah Anda tahu bahwa meski tarif PPN resmi menjadi 12% per 1 Januari 2025, Anda tetap bisa menerapkan tarif efektif 11% tanpa melanggar undang-undang? Semuanya diatur dalam PMK 131 Tahun 2024, dan penting bagi setiap pengusaha dan wajib pajak untuk memahami mekanisme ini agar terhindar dari kesalahan administratif dan sanksi.

📌 PMK 131/2024 hadir sebagai solusi atas kebijakan Presiden yang menunda kenaikan tarif PPN ke 12%. Walaupun secara hukum tarif tetap 12%, wajib pajak dapat menerapkan mekanisme “nilai lain” dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan faktor 11/12. Artinya, walau tarif tetap 12%, hasil akhirnya tetap 11%—sesuai arahan Presiden.

🧾 Namun, jangan keliru saat menerapkannya!

▪️Di invoice, harga jual tetap seperti biasa, tidak dikalikan 11/12.
▪️Pengurangan hanya dilakukan saat menghitung PPN, dengan mencantumkan bahwa PPN = 12% × (harga jual × 11/12).
▪️Saat membuat faktur pajak elektronik (e-Faktur), centang opsi DPP nilai lain, agar sistem mengenali bahwa ada perhitungan khusus.

👉🏻 Kesalahan umum yang harus dihindari:

❌Mengubah harga jual di invoice menjadi lebih kecil. Ini akan menyebabkan faktur pajak dianggap tidak lengkap.

❌Tidak mencentang kolom DPP nilai lain di e-Faktur. Akibatnya, sistem menganggap nilai PPN tidak sesuai dan dapat memicu sanksi administratif.

⚠️ Sanksinya?
Jika faktur pajak dinilai tidak lengkap, bisa dikenakan sanksi 1% dari DPP. Padahal kesalahan ini sering terjadi hanya karena keliru menginput data atau tidak mengikuti prosedur dengan benar.

💡 Perlu diingat:

✔️DPP nilai lain bukan hal baru, tapi penerapannya kini lebih luas dan berlaku untuk hampir semua Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

✔️Penyesuaian tarif dilakukan bukan dengan menurunkan tarif PPN, tetapi dengan mengurangi DPP agar hasil akhirnya tetap 11%.

Dengan memahami aturan ini secara utuh, Anda bisa menjalankan kewajiban perpajakan secara benar, legal, dan efisien, sekaligus menghindari potensi sanksi yang merugikan usaha Anda.

📥 Simak penjelasan lengkapnya bersama Dr. Mulyono hanya di kanal ini.

🎓 Ingin belajar lebih dalam tentang strategi menghadapi SP2DK, pemeriksaan, dan risiko perpajakan lainnya?

PELAJARI lebih dalam di TAX-PRENEUR MASTERY BOOTCAMP bersama DR. Mulyono !

✔️ 1 Hari Seminar Eksklusif bersama DR. Mulyono
✔️ Merchandise Pajak eksklusif peserta
✔️ Sesi Tax Coaching (30 menit) dengan Tax Specialist
✔️ Akses Gratis All Online Course DR. Mulyono
✔️ Join Telegram Channel Eksklusif DR. Mulyono
✔️ Tax Planning Legal & Efektif untuk optimalkan pajak bisnis
✔️ Studi Kasus Kesalahan Fatal dalam pelaporan pajak
✔️ Studi Kasus Penanganan SP2DK & Pemeriksaan Pajak
✔️ Update Regulasi CoreTax Terbaru langsung dari ahlinya
✔️ Kalender Pajak – Hindari denda karena telat lapor!
✔️ Networking Eksklusif bersama komunitas dan DR. Mulyono
✔️ Free Re-Seat Bootcamp Selanjutnya – hanya bayar venue!

Click Here : 👉🏻 🌐 www.taxpreneurmastery.id
atau 📲 Hubungi Admin DR.Mulyono 0882-9501-0852

LIST SOSIAL MEDIA DR.MULYONO :

Website : drmulyono.id
TikTok : @drmulyono.id
Telegram Channel: t.me/drmulyonoidchannel
Instagram : @drmulyono.id
⁠Facebook : Dr Mulyono Id
⁠YouTube : @drmulyonoid
⁠Twitter (X) : @drmulyonoid
⁠Linktree : https://linktr.ee/drmulyono.id
ALL Online Course: https://linktr.ee/onlinecoursedrmulyono

ORDER BUKU DR.MULYONO:

📌 BUKU PPh: https://s.id/pphdrmulyono
📌 BUKU PPN: https://s.id/ppndrmulyono

📎 Jangan lupa klik LIKE, SUBSCRIBE, BAGIKAN, dan AKTIFKAN notifikasi agar tidak tertinggal part selanjutnya!

#PMK131 #PPN2025 #fakturpajak #dppnila Lain #edukasipajak #perpajakanindonesia #pajakusaha #pajakbisnis #pengusahasukses #invoiceppn #sanksipajak #administrasipajak #efaktur #coretaxSPT #strategipajak #tarifppn #drmulyonoid