Jurnalisme Publik Mengawasimu!

Mudah bagi pemerintah untuk mengklaim bahwa pembangunan infrastruktur besar-besaran selama lebih dari 10 tahun, juga seterusnya di bawah pemerintahan baru Prabowo, sebagai “niat baik” bagi kesejahteraan rakyat. Masalahnya, sebagaimana sudah terjadi, “niat baik” yang dipropagandakan penguasa (serta diamplifikasi oleh corong buzzer dan influencer) itu, pada kenyataannya, menutupi realitas sebenarnya.

Maka peran pers, salah satu pilar penting demokrasi, pertama-tama bukan sebagai corong suara pemerintah, tapi harus memverifikasi klaim-klaim pemerintah, mengawasi proses dan kongkalikong di balik proyek-proyek pemerintah itu. Pengalaman terdekat ini bisa kita rujuk pada Proyek Strategis Nasional (PSN), satu tarikan napas ambisi pemerintahan lalu yang, menurut kami, lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.

Dalam kamus PSN, tidak ada keadilan sosial bagi kepentingan umum. Tapi “kepentingan umum” diambil alih negara untuk kepentingan segelintir orang dan konglomerat (dalam kasus proyek “hilirisasi” nikel di mana Sulawesi dan Kepulauan Maluku menjadi tempat cadangan terbesar nikel terbesar di dunia yaitu 52% atau 72 juta ton nikel).

Dalam rangka Hari Kebebasan Pers Sedunia, Project Multatuli sebagai gerakan jurnalisme publik ingin mengajak rekan-rekan jurnalis dan warga untuk membahas lebih jauh soal peran pers dan warga dalam mengawasi proyek-proyek pemerintah, khususnya PSN, agar transparan, termasuk mencegah penyimpangan dalam proyek.

Dalam konteks lebih luas, diskusi ini ingin menyoroti tren represi terhadap pers dan pekerja media dan dampaknya bagi publik. AJI Indonesia mencatat ada 73 kasus kekerasan terhadap media dan pekerja pers sepanjang 2024, termasuk kekerasan saat meliput atau pemanggilan jurnalis pasca-publikasi berita. Represi dan teror ini makin terlihat, dan tampaknya bakal permanen, di awal pemerintahan baru Prabowo.