PANDA NABABAN: SAYA TIDAK MELIHAT PRABOWO YANG SESUNGGUHNYA! (Series 1)

Belakangan ini, publik kembali dihadapkan pada pola lama yang terus berulang: kasus-kasus besar mencuat ke permukaan, mengguncang ruang publik, lalu perlahan menghilang tanpa kejelasan. Tidak ada kabar lanjutan, tidak ada penjelasan resmi yang memadai, apalagi pertanggungjawaban hukum yang transparan.

Ambil contoh kasus bandara di Morowali yang sempat disebut Menteri Pertahanan Sjafrie sebagai kondisi “seperti negara dalam negara”. Pernyataan itu bukan tuduhan ringan ia menggambarkan adanya wilayah strategis yang seolah berada di luar kendali penuh negara. Namun setelah pernyataan keras tersebut, publik bertanya: apa tindak lanjutnya? Siapa yang diperiksa? Siapa yang bertanggung jawab? Atau justru kasus ini menguap begitu saja?

Hal serupa terjadi pada kasus pagar laut yang sempat menjadi buah bibir nasional. Isu ini membuka dugaan serius tentang perampasan ruang publik dan pelanggaran hukum yang melibatkan kepentingan besar. Tetapi kini, kasus itu nyaris tak terdengar lagi. Ke mana proses hukumnya berjalan? Apakah ada tersangka? Atau kasus ini kembali terkubur oleh waktu dan siklus berita?

Kondisi ini menimbulkan kecurigaan publik yang wajar: apakah hukum hanya tegas ke bawah, tetapi tumpul ke atas? Apakah kasus-kasus besar berhenti ketika mulai menyentuh aktor-aktor kuat, modal besar, atau jejaring kekuasaan?

Dalam konteks inilah, wartawan senior Panda Nababan menilai bahwa kondisi hari ini menuntut Presiden Prabowo Subianto turun langsung. Presiden perlu memastikan pengawasan melalui orang-orang kepercayaannya dan menegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu. Siapa pun yang melanggar termasuk bila berasal dari lingkar kekuasaan sendiri harus ditindak. Tanpa ketegasan dan transparansi, kepercayaan publik akan terus terkikis, dan negara berisiko kalah oleh kepentingan di dalam wilayahnya sendiri.