Menuju Haji 2026, DPR Godok RUU Haji dan Umrah Usulan Presiden Prabowo

DPR RI tengah mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah setelah Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat presiden terkait perubahan Badan Penyelenggara Haji (BPH) menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Komisi VIII DPR menargetkan RUU ini rampung pada Agustus 2025, bahkan siap bekerja siang dan malam tanpa hari libur demi memastikan regulasi baru dapat segera berlaku. Langkah ini diambil agar Indonesia lebih siap menghadapi penyelenggaraan ibadah haji 2026, sekaligus menyesuaikan standar dengan pemerintah Arab Saudi yang menuntut kepastian sejak dini.

RUU Haji dan Umrah membawa sejumlah perubahan signifikan, mulai dari penguatan kelembagaan, revisi kuota haji khusus, hingga pengaturan ekosistem ekonomi haji yang meliputi transportasi dan konsumsi jemaah. Namun, sejumlah pihak menyoroti tantangan besar pada masa transisi kelembagaan serta pentingnya transparansi agar aspirasi publik terakomodasi. Apakah RUU Haji ini akan benar-benar menjawab berbagai persoalan haji, atau justru menimbulkan masalah baru di lapangan? Saksikan pembahasan lengkapnya hanya di BeritaSatu.

#RUUHaji #KementerianHaji #DPRI #Prabowo #Haji2026 #BeritaSatu
#SaatnyaIndonesiaBerbenah
#hutri80

Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari BeritaSatu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kunjungi juga social media channel kami :

Official Website: https://www.beritasatu.com
Whatsapp : https://whatsapp.com/channel/0029Vb2l...
Twitter :   / beritasatu  
Facebook :   / beritasatu  
Instagram :   / beritasatu  
Tiktok :   / beritasatuofficial  

__________________________________________________________________________________