Tuntut Penertiban Miras dan Pembakaran Mahkota Cenderawasih | ini Respon Gubernur Apolo

Gubernur papua selatan Apolo Safanpo Minta TNI/Polri Tindak Tegas Pelaku Kriminal
Senin (3 November 2025), massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan masyarakat provinsi papua selatan mendatangi Kantor Gubernur Papua Selatan untuk menuntut Penertiban Miras dan Pembakaran Mahkota Cenderawasih.
dalam kesempatan ini gubernur apolo langsung menemui para pendemo yang Awalnya menerima massa demo di depan kantornya, lalu gubernur meminta masuk ke Aula untuk bertatap muka membahas tuntutan aspirasi yang disampaikan yakni pertama pembakaran makota burung cenderawasih beberapa waktu lalu dan Kedua, penertiban minuman keras (miras) yang belakangan ini mengakibatkan tingkat kriminalitas tinggi di Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke.


Dalam pertemuan, Gubernur Apolo mengatakan kehadiran mahasiswa dan semua merupakan bentuk komitmen dan kepedulian terhadap situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat Papua Selatan.

"Kehadiran adik-adik ini mewakili masyarakat yang pada hari ini tidak bersuara," kata dia menjawab aspirasi yang disampaikan.

Intinya, kata dia, ada dua hal yang disampaikan dalam tuntutan, pertama kecaman terhadap peristiwa pembakaran yang dilakukan oleh BKSDA Provinsi Papua beberapa waktu lalu.

Kemudian, kedua situasi kamtibmas yang belakangan ini kurang kondusif di wilayah Provinsi Papua Selatan, secara khusus di Kabupaten Merauke, dan juga beberapa kejadian di Kabupaten Asmat dan Boven Digoel.


Dalam pertemuan kali itu, disepakati tiga langkah yakni jangka pendek,menengah dan jangka, menengah dan jangka panjang.

"Untuk jangka pendek, kita meminta kepada pihak keamanan TNI/Polri untuk menindak tegas para pelaku kriminal dan melakukan langkah-langkah penegakan hukum diseluruh wilayah hukum Provinsi Papua Selatan,"kata dia.

Ia menegaskan siapapun orangnya yang melakukan tindakan tidak bermoral, tindakan kriminal walaupun itu saudara tidak boleh dibela dan dibenarkan.

"Kita kutuk dan kita minta kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah tegas terhadap mereka,"ujarnya.

Selanjutnya, penanganan jangka menengah, saat ini pemerintah (Dirjen PHD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah masuk dan sedang dibahas disana,"ujarnya.

Segera setelah kembali akan diserahkan kepada DPRP Papua Selatan untuk dibahas dan ditetapkan sebagai peraturan daerah (Perda) provinsi ini.


Dalam jangka menengah ini juga diminta agar pos-pos keamanan, dan patroli bersama antara TNI/Polri dan Satpol PP baik provinsi maupun kabupaten.

Sementara untuk jangka panjang, kata dia, bakal melakukan edukasi, sosialisasi, pembinaan dan pelatihan kerja bagi anak-anak muda dan masyarakat.

"Lantaran tingkat pengangguran yang tinggi juga memicu tingkat kriminalitas, kata gubernur.


Ia mengatakan, terkait peristiwa pembakaran mahkota burung cenderawasih, ia sudah mengundang BKSDA Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua bersama Kepala Kantor Taman Nasional Wasur

"Mereka sudah hadir disini, bapak sudah sampaikan kepada mereka bahwa ada tiga hal yang orangtua nasehati kepada kami anak-anak Papua,"ujarnya.

"Oleh karena itu, sudah kami sampaikan secara langsung kepada Kepala BKPSDA Provinsi Papua maupun Papua Selatan supaya tidak lagi mengulangi atau melakukan hal-hal serupa di waktu atau dimasa yang akan datang,"kata dia.

Kepala BKSDA dan Kepala Kantor Taman Nasional Wasur sudah menyampaikan permohonan maaf dan melaporkan bahwa para pelaku saat ini sedang diproses hukum oleh pimpinannya.

Hal itu juga sudah disampaikan ketika Dewan Adat Papua mendatangi Kantor BKSDA Provinsi Papua. Untuk itu apa yang disampaikan mahasiswa sesuai dengan yang disampaikan berbagai elemen masyarakat, baik masyarakat adat, mahasiswa maupun kelompok-kelompok masyarakat diseluruh tanah Papua.

"Kami juga menyampaikan keprihatinan dan mengecam keras perbuatan tersebut karena itu merupakan perbuatan yang menodai marwah, harkat dan martabat orang asli Papua,"tegas dia.

Lalu, berkaitan dengan maraknya aksi/tindakan-tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat dan mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat di Papua Selatan, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan Forkopimda tingkat provinsi.

"Bahkan, kami juga mengundang Forkopimda Kabupaten Merake bersama dengan Pangdam XXIV/Mandala Trikora, LO Polda, Lo Kabinda dan semua kelompok masyarakat untuk membahas salama satu hari full,"ujarnya.