Jangan Beri Celah Praktik Korupsi - Bedah Editorial MI

UNDANG-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN) kembali menuai sorotan tajam. Sebelumnya beleid ini dikritik habis oleh publik lantaran proses penetapannya yang tergolong sangat cepat, yakni satu kali rapat di akhir pekan, untuk membawa revisi UU BUMN ke Rapat Paripurna DPR, lalu disahkan empat hari kemudian dalam Rapat Paripurna 4 Februari 2025.

Saat itu pula, sejumlah kalangan memprediksi UU BUMN yang proses pembentukannya tidak transparan, buru-buru, terkesan sembunyi-sembunyi, dan tidak melibatkan partisipasi bermakna dari publik berpotensi menjadi bom waktu persoalan. Produk legislasi yang buruk akan memunculkan berbagai masalah di kemudian hari.

Benar saja, kini satu per satu bolong dari UU BUMN mulai terkuak. Salah satunya ialah keberadaan Pasal 9 huruf G yang menyatakan, 'Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara'. Pasal ini menjadi sorotan karena dapat berdampak luas, utamanya dalam konteks pemberantasan korupsi di Tanah Air. Dengan 'dilepaskannya' posisi petinggi BUMN dari penyelenggara negara, itu bisa diartikan bahwa penegak hukum, terutama KPK, tidak bisa lagi mengusut dugaan korupsi di perusahaan negara itu.

Betul bahwa tafsir makna atas pasal tersebut masih beragam. Di satu sisi, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan perubahan status direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN tidak membuat mereka kebal dari penindakan tindak pidana korupsi.

Begitu pula Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan UU BUMN tidak menjadi penghalang KPK untuk mengusut dugaan korupsi di BUMN. Undang-undang tersebut cuma mengubah status petinggi BUMN menjadi bukan penyelenggara negara.

Namun, di sisi lain, para pegiat antikorupsi cukup khawatir pasal tersebut akan dimanfaatkan sebagai celah atau legalisasi menjadikan korupsi sebagai hal yang lumrah dilakukan di perusahaan pelat merah. Sebagian lagi berpendapat bahwa perubahan UU BUMN itu akan memiliki konsekuensi sangat serius lantaran mengandung spirit memberikan impunitas kepada para pengurus BUMN.

Publik tentu tak ingin kecemasan para pegiat korupsi itu menjadi kenyataan. Pertama, karena praktik dugaan korupsi di BUMN hingga kini belum sepenuhnya habis. Tengok saja kasus-kasus korupsi jumbo yang belakangan ditangani Kejaksaan Agung, mayoritas ialah korupsi di tubuh perusahaan negara itu. Alangkah lucunya bila di situasi seperti itu justru muncul aturan yang berpotensi 'melindungi' para petinggi BUMN.

Alasan kedua, langkah pemberantasan korupsi di Tanah Air saat ini sedang lemah-lemahnya. Indonesia saat ini terus berkutat dan belum selesai menghadapi korupsi akut yang menyangkut integritas pejabat publik, baik di lembaga legislatif, eksekutif, hingga yudikatif. Secara global, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pun masih jauh tertinggal.

Dalam kondisi tersebut, semestinya Republik ini mengencangkan upaya pemberangusan terhadap praktik-praktik korupsi, dari segala lini dan sisi. Bukan malah menggelar karpet merah yang memuluskan upaya rasuah para penjarah.

Praktik permisif yang ditengarai menjadi nyawa dari UU BUMN itu justru berseberangan dengan gagasan dari Presiden Prabowo Subianto yang serius ingin memberantas praktik korupsi. Maka, para pihak harus memastikan bahwa hukum tetap bisa tegak walaupun celah aturan menganga. Mesti ada mekanisme bahwa perubahan status petinggi BUMN itu bukan jalan mudah untuk mengeruk rasuah.


#bedaheditorialmi #mediaindonesia #janganbericelahpraktikkorupsi #korupsi #kpk


click our website :
Media Indonesia: https://mediaindonesia.com
E-paper Media Indonesia: https://epaper.mediaindonesia.com/

Follow official account MI Com di:

Twitter Media Indonesia:   / mediaindonesia  
Instagram Media Indonesia:   / mediaindonesia  
Facebook Media Indonesia:   / mediaindonesia  
TikTok Media Indonesia:   / media_indonesia  

Jangan lupa Follow the Media Indonesia channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaEH...