DPR Keluarkan Tiga Rekomendasi Terkait Tayangan “Xpose Uncensored” Trans7

Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) Jabodetabek dan Jawa Barat mendesak DPR RI menegakkan keadilan bagi dunia pendidikan pesantren. Desakan itu disampaikan dalam audiensi bersama pimpinan DPR, perwakilan Trans7, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Ketua Himasal Jabodetabek, KH. Agus Salim, mengatakan kedatangan pihaknya merupakan bentuk kepedulian terhadap marwah pesantren yang dinilai tercoreng akibat tayangan Xpose Uncensored di Trans7.

“Kami menuntut keadilan yang seadil-adilnya untuk dunia pendidikan pesantren,” ujarnya.

Ketua Himasal Jawa Barat, Ubaidilah Harist, menambahkan, pihaknya meminta DPR dan KPI memeriksa tayangan tersebut secara menyeluruh, termasuk proses produksi, naskah, hingga penyuntingan yang berpotensi melecehkan lembaga keagamaan. Himasal juga mendorong KPI menyusun pedoman perilaku penyiaran dan meninjau ulang regulasi siaran agar memberi perlindungan terhadap pesantren dan simbol keagamaan.

Selain meminta peningkatan literasi keagamaan di industri media, Himasal juga mendesak agar program Xpose Uncensored dihentikan sepenuhnya. Menurut mereka, langkah tegas ini penting untuk memastikan ruang publik tetap menghormati nilai-nilai keagamaan dan keberagaman bangsa.

DPR Keluarkan Tiga Rekomendasi Terkait Tayangan “Xpose Uncensored” Trans7

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengeluarkan tiga rekomendasi penting terkait polemik tayangan “Xpose Uncensored” di Trans7 yang menuai kecaman publik karena dinilai melecehkan kiai dan pondok pesantren.

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan DPR mengapresiasi langkah cepat KPI yang telah memberikan sanksi penghentian sementara terhadap program tersebut. DPR juga meminta Komdigi dan KPI melakukan audit menyeluruh serta evaluasi terhadap hak siar Trans7 untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. “Bila hasil audit menemukan pelanggaran, sanksi tegas harus dijatuhkan,” ujarnya.

Cucun menambahkan, kritik publik terhadap tayangan itu perlu dihargai sebagai wujud kepedulian terhadap nilai keberagaman dan keharmonisan bangsa. Ia menegaskan pentingnya menjaga ruang publik agar tetap menghormati kemajemukan dan nilai-nilai luhur bangsa. “Kami menghormati aspirasi dari Himasal. Ini bagian dari kebebasan berekspresi sekaligus kecintaan terhadap nilai luhur bangsa,” katanya.

Direktur Utama Trans7, Atiek Nur Wahyuni, menyampaikan permohonan maaf atas tayangan tersebut dan menegaskan program Xpose Uncensored tidak akan ditayangkan kembali. Trans7 juga telah memutus kerja sama dengan rumah produksi eksternal yang membuat program itu. Atiek menyebut pihaknya telah bersilaturahmi langsung dengan pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, dan pendiri CT Corp, Chairul Tanjung, dijadwalkan turut melakukan silaturahmi sebagai bentuk tanggung jawab.


Source : Youtube Sekretariat Presiden

‪@GlobalFMLombok‬
#XPoseUncensored #Trans7MintaMaaf #JagaNilaiPesantren
#HormatiKiai #MediaBermartabat #SuaraSantri #KPIBertindak #KeberagamanIndonesia #BhinekaTunggalIka #GlobalFMlombok #FYP #ForYou