Wali Kota Jambi Menyambut Kuker Inspeksi Komisi V DPR RI di Pintu Air Sungai Asam Kec. Pasar Jambi

Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., menyambut kunjungan kerja (kunker) Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Maulana memaparkan langkah-langkah strategis tangani banjir di Kota Jambi. Hal itu disampaikan saat inspeksi Komisi V DPR RI di Pintu Air Sungai Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi.

Turut hadir mendampingi Wali Kota dalam acara itu Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, S.E, M.A dan Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, S.E.

Kegiatan inspeksi yang berlangsung pada Senin 14 April 2025 itu menyoroti berbagai langkah strategis guna meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi.

Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae (F-Golkar-Sultra), dihadiri pula oleh Gubernur Jambi Dr. Al Haris, S.Sos, M.H, serta sejumlah anggota Komisi V lintas fraksi, termasuk legislator asal daerah pemilihan Provinsi Jambi, Edi Purwanto (F-PDIP) dan A. Bakri H.M (F-PAN).

Inspeksi diawali dengan peninjauan Pintu Pengendali Banjir Sungai Asam, yang selama ini menjadi titik krusial dalam pengendalian banjir di Kota Jambi.

Wali Kota Maulana menyoroti kondisi kritis aliran Sungai Asam yang saat ini mengalami penyempitan dan memerlukan dana sekitar 75 miliar rupiah untuk pembebasan dan ganti rugi lahan.

Pimpinan Kunker Komisi V DPR RI yang diwakili Wakil Ketua Ridwan Bae menegaskan komitmennya mengatasi permasalahan banjir di Kota Jambi. Diantaranya terkait dengan pembebasan lahan di aliran Sungai Asam dan penyediaan Kolam Retensi.

"Ini adalah sejumlah masalah yang menjadi penyebab banjir, khususnya di Kota Jambi. Oleh karena itu, dari dana 75 Miliar yang dibutuhkan, dimana 30 Miliar nya telah disepakati oleh Pemprov dan Pemkot. Sisanya kami akan menyakinkan Menteri PUPR untuk mengalokasikan anggaran sebesar 45 miliar untuk mengatasi masalah ini," jelasnya.

Menurutnya, mengatasi permasalahan banjir tidak dapat dikerjakan secara sendiri, namun diperlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota, bersama stakeholder terkait lainnya.

#kotajambi
#kotajambibahagia
#kotajambiberagameloknyo