EGOSENTRIS DITUBUH KADIN ! KENAPA HARUS ADA DUA KUBU ?! GONJANG GANJING YANG GANJIL! KONFLIK PANJANG

Masalah utama Kadin Jawa Barat
adalah dualisme kepengurusan yang ekstrem, ditandai dengan adanya dua kubu yang bersaing (Almer Faiq Rusydi vs. Nizar Sungkar) setelah dua Musyawarah Provinsi (Muprov) digelar pada hari yang sama, yang berujung pada penyegelan kantor, konflik internal, gugatan hukum ke pusat, dan ketidakjelasan SK, sehingga mengganggu stabilitas dunia usaha serta citra Kadin di mata publik dan pemerintah daerah. Konflik ini melibatkan klaim dukungan dari Kadin kabupaten/kota, desakan agar Kadin Pusat (Anindya Bakrie) segera turun tangan, serta tudingan pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Penyebab Utama Konflik:

Dualisme Muprov: Dua kubu mengklaim sah setelah dua Muprov digelar serentak pada 24 September 2025 (Bogor menghasilkan Almer, Bandung menghasilkan Nizar).
Ketidakjelasan SK: Kadin Pusat belum menerbitkan Surat Keputusan (SK) resmi, namun kedua pihak saling mengklaim dan melakukan kegiatan terpisah.
Intervensi Pihak Luar: Ada tuduhan oknum tertentu memanfaatkan konflik untuk kepentingan pribadi, termasuk dari sosok 'AS' yang disebut sebagai ketua caretaker yang tidak konsisten.
Pelanggaran AD/ART: Kubu Nizar menggugat karena menganggap Muprov Bogor tidak sah, sementara kubu Almer menolak hasil Muprov Bandung.

Dampak Konflik:

Penyegelan Kantor: Aksi massa menyegel kantor Kadin Jabar di Jalan Sukabumi, Bandung, yang memicu kegaduhan.
Perpecahan Internal: Muncul kubu-kububin yang saling mengklaim legalitas, bahkan sampai ke meja hijau.
Isu Hukum dan Citra: Konflik ini berpotensi merusak citra Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap Kadin.
Ketidakpastian Ekonomi Daerah: Ketidakjelasan kepemimpinan menghambat Kadin sebagai mitra strategis Pemprov Jabar dalam pembangunan ekonomi.

Tuntutan dan Harapan:

Anggota Kadin Jabar menuntut Kadin Pusat segera turun tangan secara tegas berdasarkan AD/ART untuk menyelesaikan konflik dan segera menerbitkan SK yang sah.
Mendesak agar Kadin Pusat mengambil sikap yang adil dan tidak memihak, serta menghentikan kegaduhan yang merusak dunia usaha di Jabar.