DPRDesa Watkidat Dua Tahun Tak Terima Insentif Dana Desa

DPRDesa Watkidat Diangkat SK Bupati Malra, Dipecat Kades, Dua Tahun Tak Terima Insentif DD

Langgur, Tual News- Kinerja Penjabat Bupati Malra, Drs. Jasmono M.SI yang juga Mantan Kepala Inspektorat Provinsi Maluku dipertanyakan, pasalnya akibat tidak ada pembinaan, evaluasi dan pengawasan yang dilakukan, aparatur pemerintahan dibawahnya bekerja sesuai kemauan pribadi dan tidak berlandaskan aturan perundang-undangan.

Buktinya, lembaga pengawasan pemerintah Desa atau DPRDesa Watkidat, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Abdul Rahman Difinubun harus rela dipecat dari jabatanya selaku Anggota Badan Saniri Ohoi ( BSO) atau lebih dikenal dengan sebutan BPOS oleh Kepala Ohoi, padahal yang bersangkutan diangkat berdasarkan Surat Keputusan ( SK ) Bupati Malra.

Akibat pemecatan Anggota BSO, Abdul Rahaman Difinubun dan digantikan dengan orang lain pilihan Kepala Desa Watkidat.

Abdul Rahman Difinubun kepada tualnews.com di Langgur, Selasa ( 18 / 6 / 2024 mengaku sudah dua tahun sejak Dana Desa Watkidat tahun anggaran 2023, dirinya tidak pernah menerima honor atau insentif dari sumber DD dan ADD Ohoi Watkidat.

" Sudah dua tahun sejak 2023 hingga saat ini saya tidak pernah terima honor / insentif dari DD. Padahal saya diangkat oleh SK Bupati Malra sebagai BPOS Watkidat, " Ungkapnya.

Menurut Difinubun, dirinya tidak mengetahui alasan dipecat dari jabatan sebagai DPRDesa Watkidat.

" Saya diangkat sebagai Anggota BPOS Watkidat berdasarkan SK Bupati Malra dan masih berlaku hingga saat ini. Namun saya sudah diganti dengan SK Kepala Ohoi, " Katanya.

Menyoa tentang apakah hal ini sudah ditanyakan langsung kepada Kepala Ohoi Watkidat soal hak - hak yang belum diterima selama dua tahun dalam alokasi DD dan ADD, Difinubun mengakui

" Tahun 2023 saya tanya kepada Pemdes, tapi tidak ada jawaban apa - apa. Saya juga tidak mengetahui alasan dipecat dari BSO. Kalau saya diangkat SK Bupati Malra, maka harus diberhentikan dengan SK Bupati, tapi faktanya seperti ini, " Sesalnya.

Kata Abdul Rahman Difinubun, Kepala Ohoi Watkidat bekerja tidak sesuai aturan dan tertutup soal perencanaan serta pelaksanaan pembangunan desa.

" Saya tidak mengetahui hak insentif saya dari DD Watkidat tidak tau dikemanakan, " Ujarnya.

Camat Minta Catat Nama Warga Belum Terima Hak DD Watkidat

Menyoal apakah selama ini pihak Camat, Dinas PMD, dan Inspektorat turun melakukan monitoring atau pengawasan terkait DD Ohoi Watkidat, Difinubun tegaskan tidak ada.

" Tidak ada yang turun, hanya saya datangi Camat lalu lapor, tapi Camat Kei Besar Selatan Barat katakan, nanti catat nama - nama warga yang belum terima hak insentif DD Ohoi Watkidat, " Jelasnya.

Namun kata dia, hingga saat ini tidak ada tindak lanjut Camat dan Inspektorat atas aspirasi masyarakat Ohoi Watkidat.

Difinubun berharap agar Pempus dan Pemkab Malra melakukan pengawasan DD yang lebih intensif dan melekat.

" DD harus diawasi, jangan lagi petugas Inspektorat dan PMD turun hanya sebatas Kantor Camat, lalu panggil kades dll, tapi harus datangi masyarakat tanya langsung, " Pintanya.

Abdul Rahman Difinubun menyoroti kinerja Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara dan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) RI yang selama ini menggunakan uang negara untuk tugas pengawasan Dana Desa, namun faktanya laporan kepada Bapak Presiden RI, Joko Widodo hanya baik - baik saja di masyarakat.