Tata kelola keuangan negara Indonesia- Kelompok 1

Tata Kelola Keuangan Negara Indonesia: Panduan Lengkap UU No. 17/2003

Dalam video ini, kami membahas secara komprehensif UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjadi fondasi pengelolaan keuangan Indonesia modern. Video ini mengulas latar belakang lahirnya undang-undang sebagai reformasi pengelolaan keuangan pasca-krisis 1998 yang menggantikan sistem kolonial Belanda, definisi dan ruang lingkup keuangan negara yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta asas-asas pengelolaan keuangan berbasis akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, profesionalitas, dan proporsionalitas.

Pembahasan dilanjutkan dengan struktur kekuasaan pengelolaan keuangan negara dimana Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mendelegasikan kewenangannya kepada Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer yang bertanggung jawab atas kebijakan fiskal, penyusunan APBN, pengelolaan utang piutang, dan Barang Milik Negara. Kami juga mengupas tuntas sistem penerimaan negara yang meliputi penerimaan perpajakan seperti PPh dan PPN, Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sumber daya alam dan laba BUMN, serta hibah yang dikelola melalui sistem Treasury Single Account.

Video ini juga menjelaskan berbagai jenis pengeluaran negara mulai dari belanja pemerintah pusat untuk pegawai, barang, modal, bantuan sosial dan subsidi, transfer ke daerah melalui dana perimbangan, hingga pembiayaan untuk pembayaran utang dan investasi pemerintah. Terakhir, dibahas pula pengelolaan kekayaan negara baik yang dipisahkan seperti penyertaan modal di BUMN/BUMD maupun yang tidak dipisahkan seperti gedung kantor dan infrastruktur pemerintah.