13.111 Pegawai Honorer Jateng Diangkat Status P3K Paruh Waktu

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 13.111 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk formasi tahun 2025, di Stadion Jatidiri, Semarang pada Kamis, 11 Desember 2025.

Penyerahan SK disaksikan oleh Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin, Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno, serta Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kantor Regional 1 Yogyakarta. Acara itu juga disambut antusias oleh para pegawai.

Sekda Jateng Sumarno melaporkan, proses pelaksanaan seleksi PPPK Paruh Waktu berjalan sesuai jadwal dan berhasil diperoleh sebanyak 13.111 orang.

“Terima kasih atas arahan Bapak Gubernur dan Bapak Wagub. Termasuk BKN yang selalu bekerjasama dengan Pemprov Jateng. Selamat kepada yang sudah menjadi PPPK Paruh Waktu,” ujarnya.

Lebih rinci, jumlah tersebut terdiri dari 2.982 formasi guru dan 10.129 formasi teknis. Hal ini menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan pengangkatan PPPK Paruh Waktu terbanyak di Indonesia.

“Tertinggi (terbanyak) nasional ada di Jawa Tengah. Penerimaan ini tidak gampang, tidak mudah. Mereka melalui tahap seleksi, hari ini SK turun, saya ucapkan selamat,” ujar Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dalam sambutannya.

Dengan pengangkatan ini, total ASN di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini mencapai 63.049 orang, terdiri dari 29.849 PNS, 20.089 PPPK, serta tambahan PPPK Paruh Waktu yang baru diangkat.

Para PPPK Paruh Waktu juga diharapkan menjadikan momentum ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

“SK ini harus jadi motivasi rekan-rekan dalam meningkatkan kinerja. Jangan sampai hasil jerih payah dan kesabarannya pudar setelah dapat SK. Harus lebih rajin nanti,” tegas Luthfi.

Program ini memberikan kesempatan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Sekaligus dapat menjaga keberlanjutan pelayanan publik yang maksimal.

Luthfi menekankan, SK yang diterima bukan sekadar pengakuan administratif. Melainkan bentuk kepercayaan negara yang harus dijaga melalui integritas, profesionalitas, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas. (*)