Bagian

#sejarahkerajaan
#pajajaran #cirebon #banten #sundagaluh
#tembongagung #sumedanglarang
cuplikan buku #yuganing_rajakawasa #sejarah_kerajaan_di_jawa_barat oleh Drs. #yoseph_iskandar Iskandar, terbitan #cv_geger_sunten - #bandung_1997

Pada bagian ke 213 ini, diceritakan bahwa Musso yang merasa masih teman lamanya Soekarno, menganjurkan agar Indonesia menghentikan perundingan dengan Belanda dan meningkatkan hubungan dengan Rusia. Namun PM. Moch. Hatta berulang kali menolak adanya Perjanjian Konsuler dengan Uni Soviet.
Sutan Sjahrir percaya bahwa doktrin Marxis tentang kesejahteraan kelas tidak dapat diterapkan di Indonesia dan Indonesia harus mempertahankan netralitas positif, sehingga Indonesia dapat berkontribusi pada perdamaian dunia.
Dalam rapat massa di Surakarta tanggal 26 Februari 1948, golongan sayap kiri melakukan reorganisasi dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dipimpin oleh Amir Sjarifoeddin beranggotakan : PKI; Partai Sosialis, PBI, Pesindo, dan federasi serikat buruh SOBSI. Beberapa minggu kemudian setelah rapat di Surakarta, program FDR berubah secara radikal dengan memerintahkan :
1. Penolakkan Perjanjian Renville dan penghentian perundingan dengan Belanda;
2. Nasionalisasi semua perusahaan asing.
Selanjutnya PKI mendayagunakan 20 ribu buruh yang mengatasnamakan SARBUPRI (serikat buruh perkebunan yang berorientasi komunis), mogok kerja selama 35 hari.
Akhirnya Pemerintah Kabinet Hatta pada tanggal 18 Juli 1948 mengabulkan tuntutan buruh dengan memberikan tekstil dan beras setiap bulan untuk tunjangan gaji mereka. Sementara itu para pemimpin PKI - FDR ini malah melakukan perjalanan propaganda ke Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mempromosikan ide-ide politik Musso. Pemimpin PKI lainnya tetap berada di Jogjakarta mencoba berunding dengan pemimpin PNI dan Masyumi untuk membentuk kabinet baru yang akan mencakup perwakilan FDR.
Anggota biro PKI - FDR ini adalah Maruto Darusman, Tan Ling Djie, Harjono, Setiadjit, Djoko Sujono, DN Aidit, Wikana, Suripno, Amir Sjarifoeddin, dan Alimin dengan Musso sebagai ketuanya. Tentu saja Pemerintah RI segera melancarkan "kampanye anti-PKI" untuk menghilangkan paham Komunis.
Selama periode ini, terjadi bentrokan kecil yang melibatkan kelompok militer pro-Hatta di satu sisi dan kelompok bersenjata pro PKI-FDR di sisi lain. Setelah pembunuhan Kolonel Sutarto, perkembangan politik di Solo semakin intens. Munculnya Divisi Siliwangi yang loyal kepada pemerintah RI dan anti sayap kiri menyelidiki dan menangkap beberapa perwira militer yang pro komunis di Solo. Sehingga eksistensi Divisi Senopati pro FDR mulai berkurang setelah beberapa kasus pembunuhan dan penculikan perwira kiri.