Titi Anggraini: Kritik KPU Bukan Delegitimasi, Saatnya Rekonstruksi Seleksi Penyelenggara Pemilu

Jakarta, 21 September 2025 — Dalam Rilis Pernyataan Sikap Penataan Ulang Kelembagaan Penyelenggara Pemilu, Dosen Hukum Tata Negara FH UI, Titi Anggraini, menegaskan bahwa kritik terhadap kinerja penyelenggara pemilu tidak boleh dimaknai sebagai bentuk delegitimasi. Menurutnya, penyelenggara pemilu yang kredibel dan berintegritas merupakan variabel utama bagi demokrasi yang berkualitas.
“Ketika masyarakat sipil menyoroti kinerja KPU, itu adalah ekspresi kepedulian dan rasa kepemilikan terhadap demokrasi elektoral di Indonesia. Jangan sampai muncul narasi bahwa kritik tersebut adalah upaya mendeligitimasi pemilu,” ujar Titi.
Titi menyoroti bahwa eksistensi KPU, Bawaslu, dan DKPP tidak bisa dilepaskan dari kontribusi masyarakat sipil yang selama ini berjuang menjaga independensi lembaga pemilu. Ia mengingatkan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang lahir dari advokasi masyarakat sipil, termasuk putusan MK No. 72-74/2004 dan No. 81/2011, yang menegaskan kemandirian penyelenggara pemilu.
Lebih lanjut, Titi menilai permasalahan yang menimpa KPU saat ini merupakan buah dari proses seleksi bermasalah pada 2022. Pemerintah dan DPR, katanya, harus bertanggung jawab atas model seleksi yang sarat formalitas dan rawan intervensi politik. Ia mendorong agar ada rekonstruksi model seleksi ke depan agar penyelenggara pemilu tidak menjadi “bancakan politik pragmatis partisanship.”
Titi juga menggarisbawahi pentingnya momentum reformasi kelembagaan. Ia mendesak adanya moratorium anggota KPU dan penataan ulang masa jabatan sesuai putusan MK No. 20/PUU-XX/2022. Menurutnya, proses rekrutmen harus diselesaikan di luar tahapan pemilu dan menghasilkan penyelenggara yang kompeten, berintegritas, serta independen.
“Kalau tidak dilakukan sekarang, kita berisiko mengulangi masalah lama. Penataan kelembagaan harus segera, agar 2026 proses seleksi selesai, 2027 fokus pada penguatan kapasitas, dan 2028 kita siap menghadapi pemilu 2029 dengan penyelenggara yang kuat,” tegasnya.

#ReformasiPemilu #Demokrasi #KPU #Bawaslu #DKPP #Pemilu2029