Foucault dan Face Recognition: Memahami Relasi Kekuasaan Baru di Era Digital

Perkembangan teknologi mengubah cara negara menjalankan kekuasaan atas warganya. Jika dahulu kontrol dilakukan melalui kekerasan fisik yang terlihat jelas, maka dalam masyarakat modern dan digital, kekuasaan bekerja secara lebih halus melalui aturan, institusi, dan sistem teknologi. Pengawasan tidak lagi hadir secara langsung, tetapi menyatu dalam prosedur administratif dan pengelolaan data yang mengatur kehidupan sehari-hari.

Pemikiran Michel Foucault menjelaskan perubahan ini melalui konsep disiplin dan panoptikon. Menurut Foucault, kekuasaan modern tidak memaksa secara kasar, melainkan membentuk individu agar patuh dengan menanamkan kesadaran bahwa mereka selalu mungkin diawasi. Dari sini lahir apa yang disebut docile bodies, yaitu individu yang mengatur dirinya sendiri sesuai dengan aturan tanpa perlu paksaan langsung.

Kebijakan registrasi nomor HP menggunakan face recognition di Indonesia tahun 2025 dapat dibaca dalam kerangka tersebut. Melalui kebijakan ini, tubuh warga direduksi menjadi data biometrik yang digunakan sebagai dasar verifikasi identitas. Identitas tidak lagi hanya dibuktikan melalui dokumen, tetapi melalui wajah yang direkam dan dikelola oleh sistem digital negara.

Dalam proses ini, nomor HP mengalami pergeseran fungsi dari alat komunikasi menjadi identitas digital utama. Nomor HP terhubung dengan berbagai layanan penting seperti perbankan, layanan publik, dan aktivitas ekonomi digital. Akibatnya, kepemilikan dan validasi nomor HP menjadi syarat penting untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan administratif.

Kepatuhan warga dibentuk melalui mekanisme insentif dan konsekuensi administratif. Warga yang mengikuti verifikasi biometrik memperoleh akses layanan, sementara yang menolak berisiko kehilangan akses tersebut. Pengawasan bekerja secara tidak kasat mata, tetapi efektif, karena individu menyadari bahwa identitas digitalnya selalu dapat dilacak. Situasi ini mencerminkan logika panoptikon dalam bentuk digital.

Respon masyarakat terhadap kebijakan ini terbelah. Sebagian mendukung dengan alasan keamanan digital, sementara sebagian lain mengkhawatirkan risiko pelanggaran privasi dan lemahnya perlindungan data biometrik. Perdebatan ini menunjukkan bagaimana narasi keamanan sering digunakan untuk membenarkan perluasan pengawasan.

Secara keseluruhan, kebijakan face recognition tidak hanya menunjukkan modernisasi administrasi, tetapi juga perubahan pola kekuasaan negara. Teknologi menjadi alat pengendalian sosial yang membentuk perilaku warga melalui ketergantungan pada sistem digital. Karena itu, digitalisasi perlu dikritisi agar tidak mengorbankan hak privasi dan kebebasan individu.