Wali Kota Kendari Hadiri Rakorda TPID Sultra 2025

Wali Kota Kendari Hadiri Rakorda TPID Sultra 2025

Kendari, kendarikota.go.id - Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Se Sulawesi Tenggara.

Pertemuan ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa (25/11/2025), dengan mengusung tema Optimalisasi Sinergi TPID Provinsi, Kabupaten/Kota dan Penguatan Ketahanan Pangan serta Kestabilan Harga Menjelang Nataru 2025.

Rakorda turut dihadiri Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, bersama para kepala daerah dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., dalam sambutannya menekankan bahwa, menjaga stabilitas harga menjelang Nataru membutuhkan langkah cepat, terukur, dan berbasis data. Ia memaparkan kondisi inflasi terbaru serta faktor-faktor yang perlu diantisipasi.

Pada Oktober 2025, Sultra tercatat mengalami deflasi 0,58 persen, disebabkan penurunan harga beras dan sejumlah komoditas perikanan. Meski demikian, inflasi tahunan masih berada di angka 3,26 persen, lebih tinggi dari inflasi nasional yang mencapai 2,86 persen.

"Kondisi ini perlu diwaspadai karena memicu kenaikan harga beras, emas perhiasan, serta komoditas perikanan,” tegas Gubernur.

Untuk itu, Gubernur menekankan bahwa langkah pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan tanpa basis data yang kuat.

“Mengatasi inflasi harus dimulai dari data. Jika datanya tidak akurat, kebijakan tidak akan tepat sasaran,” ujarnya.

Sejumlah strategi telah disiapkan untuk menekan potensi gejolak harga. Di antaranya pelaksanaan pasar murah di seluruh kabupaten/kota dengan dukungan subsidi beras dari Pemerintah Provinsi.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Kendari. Ia menyebut kota ini sebagai salah satu daerah yang paling aktif dan konsisten dalam melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Melalui Rakorda ini, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sultra diharapkan semakin solid dalam merumuskan kebijakan berbasis data, responsif terhadap dinamika pasar, serta fokus menjaga daya beli masyarakat.