Koalisi Perempuan Indonesia Kritik Kinerja KPU: Serukan Penataan Ulang Kelembagaan Pemilu

Jakarta, 21 September 2025 — Dalam rilis pernyataan sikap Penataan Ulang Kelembagaan Penyelenggara Pemilu, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menyoroti buruknya tata kelola dan etika penyelenggara pemilu, khususnya di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Mike Verawati dari KPI menyatakan bahwa persoalan KPU bukan hanya menyangkut teknis penyelenggaraan dan kinerja kelembagaan, tetapi juga menyangkut persoalan etika moral. Kasus kekerasan seksual yang menjerat Ketua KPU RI Hasyim Asyhari, menurutnya, menjadi bukti bahwa integritas penyelenggara pemilu telah runtuh.
“Pelanggaran etik ini tidak bisa dianggap biasa. Kekerasan seksual adalah bentuk perendahan martabat manusia. Namun ironisnya, setelah diberhentikan, Hasyim masih diundang sebagai narasumber kepemiluan, seolah pelanggaran ini bisa diabaikan,” tegas Mike.
KPI juga mengungkap laporan dari daerah mengenai adanya kasus serupa di level KPU lokal, di mana korban sering kali menghadapi hambatan, ancaman, hingga intimidasi ketika berupaya menuntut haknya. Menurut Mike, KPU memang telah membuat aturan internal terkait kekerasan seksual, tetapi dianggap tidak partisipatif karena tidak melibatkan organisasi yang berpengalaman menangani korban.
Selain itu, KPI bersama koalisi masyarakat sipil menyoroti carut-marut kebijakan KPU, salah satunya terkait terbitnya PKPU No. 731 yang mendadak dicabut hanya sehari setelah dikeluarkan. Hal ini dianggap memperlihatkan lemahnya tata kelola kebijakan di lembaga penyelenggara pemilu.
Atas berbagai persoalan ini, KPI mendesak Presiden, parlemen, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk segera melakukan langkah penataan ulang kelembagaan KPU. Usulan yang diajukan meliputi revisi UU Pemilu, pembentukan tim seleksi yang lebih transparan, moratorium pengisian jabatan KPU bila diperlukan, serta perbaikan mekanisme perekrutan penyelenggara pemilu di masa mendatang.
“Reformasi KPU adalah hal mendesak. Penyelenggara pemilu harus bebas dari pelanggaran etik, akuntabel, dan benar-benar menjalankan mandat sebagai pilar demokrasi,” pungkas Mike.
#ReformasiPemilu #KPI #KPU #DemokrasiBermartabat #StopKekerasanSeksual