[EXCLUSIVE] Rahasia di Balik Rapat Pemecatan Gus Yahya Ketum PBNU! Risalah Rapat Dibuat Diam-Diam???

Asal-Muasal Konflik PBNU

RUANG PUBLIK - Sebagai sebuah organisasi yang genap berusia 100 tahun, NU telah melewati berbagai situasi dan fase dinamika dan konflik. Namun dapat dikatakan konflik kali ini merupakan yang paling destruktif, karena menghadap-hadapkan dua pucuk pimpinan tertinggi organisasi, yakni Rais ‘Aam dan Ketua umum PBNU.

Jika dirunut, semuanya bermula dari Rapat Harian pengurus Syuriah PBNU pada Kamis 20 November 2025 di Hotel Aston, Jakarta Pusat yang dipimpin Rais ‘Aam KH Miftachul Akhyar tiba-tiba mengeluarkan risalah rapat untuk menurunkan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU.

Ada tiga alasan yang dituangkan dalam risalah tersebut: Pertama, Yahya Cholil dianggap mendukung gerakan zionisme Israel. Kedua, masalah pertama tersebut dianggap memenuhi syarat untuk memberhentikan Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan. Dan ketiga adalah persoalan tata kelola keuangan PBNU yang belakangan berkembang berupa adanya dugaan TPPU yang dianggap membahayakan eksistensi NU.

Menurut keterangan dua Katib Syuriyah PBNU; KH. Ahmad Nadhif Abdul Mujib dan KH. Muhammad Aunullah A'la Habib yang mengikuti rapat tersebut, risalah yang dikembangkan dan beredar tidak mencerminkan perjalanan dan keputusan mutlak rapat.

Terdapat dua alasan utama. Pertama, di dalam rapat syuriyah tersebut terdapat banyak penolakan atas usulan untuk memecat ketua umum PBNU. Penolakan ini setidaknya datang dari sembilan peserta rapat baik dari kalangan Rais Syuriyah maupun Katib Syuriyah PBNU.

Selain KH. Ahmad Nadhif Abdul Mujib dan KH. Muhammad Aunullah A'la Habib, terdapat nama-nama besar seperti KH. Ubaidillah Faqih Langitan, KH. A. Mu'adz Thohir Kajen Pati, Katib ‘Aam KH. Akhmad Said Asrori, KH. Idris Hamid Pasuruan, KH. Abu Yazid Al-Busthami, KH. Nurul Yaqin Ishaq Malang, dan KH. Abdul Latif Malik Tambak Beras merupakan peserta sidang yang menyuarakan penolakan atas upaya pencopotan Gus Yahya sebagai Ketum PBNU.

Para kiai yang menolak ini mengusulkan agar dibuka forum tabayyun atau klarifikasi yang menghadirkan Ketua Umum PBNU, Sekretaris PBNU, dan Bendahara Umum PBNU untuk dimintai keterangan. Akan tetapi usulan ini ditolak dengan alasan bahwa forum tabayyun atau klarifikasi sudah pernah digelar sebelumnya. Adapun pertemuan yang dianggap forum tabayyun adalah dua pertemuan empat mata antara Rais ‘Aam dan Ketum PBNU, yang digelar tanpa ada saksi dan notulensi. Walhasil kedua pertemuan tertutup tersebut melahirkan keterangan berbeda dan lemah untuk dijadikan dasar dan bukti atas perkara sebesar ini.

Alasan kedua adalah proses penyusunan risalah rapat syuriyah tidak dilangsungkan secara terbuka dan partisipatif di dalam forum. Aunullah A'la Habib menyebut tidak pernah ada penyusunan bersama atas risalah rapat yang disaksikan oleh peserta forum. Sehingga risalah yang disusun tidak representatif. Hal ini juga dibuktikan bahwa risalah rapat tidak memuat keseluruhan perjalanan rapat sebagaimana lazimnya risalah pada umumnya.

"Jadi apa yang tertuang di dalam risalah rapat syuriyah PBNU (yang menghasilkan pemecatan ketua umum PBNU) tidak sesuai dengan apa yang terjadi," tegas Katib Syuriyah PBNU, KH. Ahmad Nadhif Abdul Mujib dalam podcast Ruang Publik. []

Host Ahmad Rozali

Kunjungi juga akun sosial media kami:
Instagram:   / ruangpublik.idn  
Tiktok:   / ruangpublikidn